Denpasar: Dari 40 hotel kelas internasional yang diverifikasi Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Bali, ternyata hanya 13 hotel yang layak dihuni oleh kepala negara saat KTT APEC pada awal Oktober.
Ketua PHRI Bali Cokorda Artha Ardhana Sukawati di Denpasar, Kamis (26/9), mengungkapkan PHRI telah memverifikasi 40 hotel berbintang yang akan dipakai atau yang dianggap berpotensi akan dipakai oleh para kepala negara saat KTT APEC.
Hanya saja, lanjut dia, tim gabungan PHRI, kepolisian, dan unsur pemerintahan, hanya berhasil memverifikasi 26 hotel. Dari 26 hotel yang diverifikasi, hanya 16 hotel yang dianggap lolos verifikasi.
Dari 16 hotel yang dinyatakan lolos verifikasi tersebut hanya 13 hotel yang dianggap layak untuk dihuni oleh para kepala negara yang akan menghadiri KTT APEC. "PHRI sebenarnya sudah memberikan pembinaan soal kriteria hotel yang memenuhi standar internasional agar bisa dihuni oleh kepala negara. Namun ternyata hal tersebut tidak bisa dipenuhi pihak hotel. Bahkan ada hotel bintang 5 tetapi tidak memenuhi kriteria atau standarisasi untuk bisa dihuni seorang kepala negara," ujarnya tanpa menyebut nama hotel tersebut.
Menurutnya, tantangan utama dalam melakukan verifikasi adalah waktu yang singkat sementara materi yang akan diverifikasi sangat banyak. "Bayangkan, satu hotel bisa menghabiskan waktu satu hari. Terkadang petugas kami harus bekerja sampai larut malam. Belum lagi banyak persyaratan administrasi yang tidak beres," ujarnya.
Prosesnya, sebelum diverifikasi petugas sudah memberikan materi yang akan diverifikasi. Sama seperti ujian. Materinya sudah diberikan namun yang diuji sama sekali tidak mengetahui bagian mana yang harus diuji. Akibatnya banyak yang tidak lulus dan fakta di lapangan memang benar demikian adanya.
Materi yang diverifikasi sangat banyak mulai dari standar keamanan sampai dengan menu makanan yang disajikan. Seluruh materi tersebut sudah diberikan. "Itulah sebabnya, ada hotel berbintang yang merasa siap namun ternyata tidak lolos, karena memang fakta demikian adanya," ujarnya.
Terhadap banyaknya hotel yang tidak lolos verifikasi ini, PHRI sendiri tidak merekomendasikan agar para kepala negara bisa menginap di sana. Namun PHRI tidak memiliki kewenangan tentang hal itu. Bisa saja pihak keamanan yang berwenang menganggapnya layak setelah melakukan berbagai koordinasi dan konsultasi. PHRI juga berjanji tetap memberikan pembinaan terhadap hotel-hotel yang belum lolos verifikasi untuk terus berbenah dan memperbaiki diri dari segala unsur. (Arnoldus Dhae)
Ketua PHRI Bali Cokorda Artha Ardhana Sukawati di Denpasar, Kamis (26/9), mengungkapkan PHRI telah memverifikasi 40 hotel berbintang yang akan dipakai atau yang dianggap berpotensi akan dipakai oleh para kepala negara saat KTT APEC.
Hanya saja, lanjut dia, tim gabungan PHRI, kepolisian, dan unsur pemerintahan, hanya berhasil memverifikasi 26 hotel. Dari 26 hotel yang diverifikasi, hanya 16 hotel yang dianggap lolos verifikasi.
Dari 16 hotel yang dinyatakan lolos verifikasi tersebut hanya 13 hotel yang dianggap layak untuk dihuni oleh para kepala negara yang akan menghadiri KTT APEC. "PHRI sebenarnya sudah memberikan pembinaan soal kriteria hotel yang memenuhi standar internasional agar bisa dihuni oleh kepala negara. Namun ternyata hal tersebut tidak bisa dipenuhi pihak hotel. Bahkan ada hotel bintang 5 tetapi tidak memenuhi kriteria atau standarisasi untuk bisa dihuni seorang kepala negara," ujarnya tanpa menyebut nama hotel tersebut.
Menurutnya, tantangan utama dalam melakukan verifikasi adalah waktu yang singkat sementara materi yang akan diverifikasi sangat banyak. "Bayangkan, satu hotel bisa menghabiskan waktu satu hari. Terkadang petugas kami harus bekerja sampai larut malam. Belum lagi banyak persyaratan administrasi yang tidak beres," ujarnya.
Prosesnya, sebelum diverifikasi petugas sudah memberikan materi yang akan diverifikasi. Sama seperti ujian. Materinya sudah diberikan namun yang diuji sama sekali tidak mengetahui bagian mana yang harus diuji. Akibatnya banyak yang tidak lulus dan fakta di lapangan memang benar demikian adanya.
Materi yang diverifikasi sangat banyak mulai dari standar keamanan sampai dengan menu makanan yang disajikan. Seluruh materi tersebut sudah diberikan. "Itulah sebabnya, ada hotel berbintang yang merasa siap namun ternyata tidak lolos, karena memang fakta demikian adanya," ujarnya.
Terhadap banyaknya hotel yang tidak lolos verifikasi ini, PHRI sendiri tidak merekomendasikan agar para kepala negara bisa menginap di sana. Namun PHRI tidak memiliki kewenangan tentang hal itu. Bisa saja pihak keamanan yang berwenang menganggapnya layak setelah melakukan berbagai koordinasi dan konsultasi. PHRI juga berjanji tetap memberikan pembinaan terhadap hotel-hotel yang belum lolos verifikasi untuk terus berbenah dan memperbaiki diri dari segala unsur. (Arnoldus Dhae)
sumber: http://sudibyoo1.blogspot.com/2013/09/cuma-13-hotel-di-bali-layak-dihuni.html